Recently added

Publikasi Unusia

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH): Recent submissions

xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-previous

Sekarang menampilkan item 81 - 100 dari 680

Halaman Berikutnya

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Doktrin Distribution of Power

ANITA VEBRIANI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-26)
Kewenangan Pemerintah Daerah Tanah Datar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anak Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi (Studi Kasus Perda Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018)

CINDY WENDRIANELFA (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-26)
Politisasi hukum : studi putusan mahkamah agung nomor 23/p/hum/2024 tentang pemilihan kepala daerah

YOGI KEVIN NANDA (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-26)
Tinjauan fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 (studi kasus di kantor camat IV nagari kabupaten Sijunjung)

SRIDONA AMRIANI (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-26)
Pelaksanaan penyediaan sarana dan fasilitas pengembangan pariwisata dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan kepariwisataan di kabupaten Solok ( studi analisis terhadap Alahan panjang resort)

SILMADIYASTI PUTRI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-26)
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Perspektif Cita-Cita Hukum dan Siyasah DusturriyahAnalysis of Constitutional Court Decision Number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Perspective of Legal Ideals and Siyasah Dusturriyah

SILVIA SEPRINA (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-26)
Kewenangan Bawaslu Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang Jurdil di Kabupaten Pasaman Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun2017

ALDI YUNIS (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
Sinergitas Pembentukan Peraturan Nagari (PERNAG) antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Wali Nagari di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok

DISANDI MULYA (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)/ DAERAH DI LINGKUNGAN POLRES TANAH DATAR

BIMA ADMIRUS (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
UPAYA PREVENTIF DALAM PENGENDALIAN UNJUK RASA : STUDI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN MASSA

INDRA GUNAWAN (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
Kembalinya Dwifungsi TNI : Studi Kasus Undang Undang Nomor 34 Tahun 2024 Tentang TNI dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia

RAHMAT NURUL YUDA (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
Akibat Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif dan siyasah qhadaiyah (studi kasus putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG

ANDI SAPUTRA (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
IMPLEMENTASI UU NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MPR, DPD, DPR, DAN DPRD DALAM PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH IDARIYAH

DINIA FITRI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042

ISLA WAHYUNI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif siyasah Dusturiyah

RIZKI NAULY (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : STUDI TERHADAP REGULASI YANG MENGATUR WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PEMILIHAN WALI NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR

MUHAMMAD DIRWAN (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelesaian permasalahan pertambangan menurut unduang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batau bara

ALIVIA RAHMADHANI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-27)
MASA JABATAN KEPALA JORONG DI NAGARI BATU BULEK PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018

WULAN TRIANA DEVI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-28)
Upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2011 tentang bangunan gedung

GINESA MONICA (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-31)
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Di Pasaman Barat ( Evaluasi Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

SELA AULIA PUTRI (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024-08-31)

xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-previous

Sekarang menampilkan item 81 - 100 dari 680

Halaman Berikutnya

Telusuri Repositori

Pencarian Lanjutan

Jelajahi

Semua Repositori
Komunitas Ini

Akun Saya

Masuk
Daftar