Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Perspektif Cita-Cita Hukum dan Siyasah DusturriyahAnalysis of Constitutional Court Decision Number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Perspective of Legal Ideals and Siyasah Dusturriyah

Abstract

ABSTRAK Silvia Seprina, NIM 2030203078, Judul Skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Perspektif Cita- Cita Hukum Dan Siyasah Dusturriyyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pokok permasalahan dalam penelitian adalah untuk memahami bagaimana putusan yang kahir karena perilaku KPU yang tidak memasukkan nama Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Sumatera Barat sehingga melanggar hak konstutusional warga negara yang ditinjau dari perspektif cita-cita hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta tinjauan siyasah dusturriyyah terhadap putusan tersebut. Penelitian ini untuk mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perspektif cita- cita hukum dan Siyasah Dusturriyyah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Al Quran dan Sunnah, Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, dan bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, website, maupun penelitian ilmiah lainnya. Hasil penelitian adalah pertama Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dari perspektif cita-cita hukum telah berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini memastikan adanya kejelasan hukum dalam proses pemilihan umum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak yang bersengketa. Kedua, dampak lahirnya putusan ini adalah terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakberesan dalam proses pemilu sebelumnya dan memastikan hasil yang lebih akurat serta adil. Namun, pelaksanaan PSU ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk logistik dan penerimaan masyarakat. Ketiga, tinjauan siyasah dusturriyyah, putusan ini juga dianalisis dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam Al- Quran dan Hadis, menunjukkan bahwa keputusan tersebut berupaya untuk memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebenaran menurut syariah. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.