• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI INFRASTRUKTUR JALAN “(STUDI DI KABUPATEN TANAH DATAR)" 

  NURUL FADILA PUTRI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-14)
• FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA SAWAHLUNTO TERHADAP PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS 

  ROKI RAMADHANI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-13)
• HAK WARGA NEGARA DALAM FIQIH SIYASAH : STUDI TENTANG DISKRIMINASI WARGA NEGARA NON PRIBUMI DALAM FILM GIE 

  FITRIA OKTAVIANI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-21)
• DISHARMONISASI SUBSTANSI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 168/PUU-XXI/2023) 

  LAILATUL RAHMI MARLIUS (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-26)
• Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 ( Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B) 

  YORI RAHMATUL AKBAR (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-25)
• URGENSI PERATURAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA : STUDI TELAAH TERHADAP EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

  DILLA DWI CAHYANI (Uin mahmud Yunus Batusangkar, 2025-08-26)
• Pengawasan Pembangunan Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah 

  ZAHRATUL HUSNAH (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-20)
• RESPON PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TERHADAP PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT 

  FAJAR HIDAYATULLAH (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-29)
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Memutasi Aparatur Sipil Negara Studi Kasus Mutasi Kepala Sekolah di kabupaten Solok 

  WAHYU INDRIANDA (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-28)
• Sengketa Hak Guna Bangunan Di Sumatera Barat (Studi Kasus Bangunan Dan Usaha Masyarakat Di Sempadan Sungai Kawasan Lembah Anai) 

  RAVIKA WULANDARI M (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-20)
• upaya pemerintah dharmasraya dalam menanggulangi jual beli minuman keras tradisional ditinjau siyasah dusturiah 

  ULRABIARDI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-26)
• Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang 

  SHALU SEIFANI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-29)
• HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH 

  HARZEN MUSDALIFA (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-29)
• PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN JKT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYAH 

  DHEVA DWI SEPTIANI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-26)
• Diskriminasi Hak Warga Negara terhadap Persyaratan Pencalonan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Indonesia 

  HARIS FADHIL (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-20)
• ANALISIS REGULASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR DI KOTA PEKANBARU 

  RESTI FAUZIAH (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-14)
• Kemanfaatan terhadap implementasi program bank sampah di nagari sungayang dalam peraturan bupati tanah datar nomor 43 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga perspektif dusturiyah 

  FARHAN FURQONI ASRI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-29)
• PARTISIPASI PEMILIH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI ANALISIS VOTER FATIGUE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT) 

  SRI WULANDARI (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-20)
• Analisis yuridisTugas dan Wewenang pemerintah daerah dan nagari dalam peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah 

  RINI SEPRINA (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-21)
• Implementasi pasal 103 no 7 tahun 2017 tentang pemilu ( studi kewenangan bawaslu dalam penanganan pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tanah datar tahun 2024 “ 

  SALSABILA (uin mahmud yunus batusangkar, 2025-08-29)

View more