Akibat Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif dan siyasah qhadaiyah (studi kasus putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG

Abstract

ABSTRAK Andi Saputra, NIM 1930203009, Judul Skripsi: AKIBAT Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Qoda'iyah (Studi Kasus Putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah akibat hukum bagi Pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan tinjauan Fiqih Siyasah Qodha’iyyah terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Qodha’iyyah terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan kasus. Mengolah bahan penelitian dari referensi-referensi perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, internet, serta artikel yang memuat data permasalahan tentang penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai tindakan bagi Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Tindakan bagi Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018.dilihat dari perspektif hukum positif dan siyasah qoda’iyah yaitu diberikan sanksi administratif Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaa ini mempunyai konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 116 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang PERATUN yakni telah adanya dua lembaga eksekusi yakni: (1) uang paksa (dwangsom), dan (2) sanksi administratif