FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA SAWAHLUNTO TERHADAP PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Abstract

ABSTRAK ROKI RAMADHANI, NIM 2130203077 judul ” Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas”. Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah DPRD memiliki beberapa fungsi yaitu pertama fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan ketiga fungsi anggaran, begitu juga halnya DPRD Kota Sawahlunto yang memiliki tiga fungsi tersebut. Dari salah satu fungsi di DPRD Kota Sawahlunto tidak terlaksanakan secara optimal dalam hal Pemenuhan Hak-hak bagi Penyandang Disabilitas. Sementara di Kota Sawahlunto sendiri sudah ada Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas, di Kota Sawahlunto juga ada DPRD Kota Sawahlunto terdapat juga bagian dari pengawasan Pemerintah Kota Sawahlunto yang berfungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Sawahlunto maka diperlukannya Pengawasan oleh lembaga terkait khususnya lembaga DPRD Kota Sawahlunto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, karna peneliti meneliti secara langsung tentang kewenangan DPRD Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu ketua DPRD Kota Sawahlunto, wakil ketua DPRD Kota Sawahlunto, dan anggota DPRD lainnya di Kota Sawahlunto, dan bagian kesektaritan. teknik pengolahan data dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. DPRD tidak menjalankan fungsi tersebut secara maksimal karena bersikap pasif dan hanya merespons apabila ada laporan dari masyarakat, yang dalam hal ini tidak pernah ada. Sejak perda disahkan, tidak ada evaluasi atau pembahasan lanjutan yang dilakukan DPRD semestinya dijalankan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU MD3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto meliputi tidak adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan atau pengaduan, yang membuat DPRD bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari luar. Selain itu, kurangnya pemahaman dan perhatian DPRD terhadap substansi dan urgensi perda tersebut terlihat dari tidak adanya pembahasan lanjutan pasca pengesahan. Ketiadaan laporan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan perda juga menyebabkan pengawasan tidak didukung oleh data atau evaluasi resmi. DPRD Kota Sawahlunto memiliki 3 (tiga) bentuk pengawasan saja yaitu rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat, pengawasan langsung turun kelapangan dan pemberian masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto namun tidak dilakukan secara optimal terhadap perda tersebut.