HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Abstract

ABSTRAK Harzen Musdalifa, NIM: 2030203032 dengan Judul Skrispi “HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah memuat sebuah Perda Nagari dan UU Pembentukan Per-UU-an belum tercapai suatu keselarasan dalam segi pelaksanaannya. Dapat dianalisis bahwa terjadi inkonsistensi materi muatan antara Perda Nagari terhadap UU Pembentukan Per-UU-an, Permasalahan ini penting untuk diteliti karena harus ada kejelasan dan kepastian hukum, kemudian mempertanyakan mengapa terjadi Inkonsistensi materi muatan Perda Nagari terhadap UU Pembentukan Per-UU-an serta untuk meninjau kembali relevansi dua peraturan ini dalam rangka tertib hukum sebagai bagian dari ciri Negara hukum. Berdasarkan uraian diatas karena terjadinya perbedaan aturan inilah yang menyebabkan peneliti menggali secara mendalam mengenai Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau library research yaitu penelitian hukum yang menggali tentang Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case approach) yang bertujuan untuk mempelajarai penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada 4 poin penting yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Terdapat inkonsistensi normatif antara Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda Nagari belum sepenuhnya harmonis secara vertikal dengan regulasi yang lebih tinggi, karena masih ditemukan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan menurut UU No. 13 Tahun 2022, dari perspektif siyasah dusturiyah, Perda Nagari belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip siyasah syar‘iyyah seperti keadilan (‗adalah), maslahat (maṣlaḥah), dan musyawarah (syūra). Maka diperlukan harmonisasi dan revisi substansial terhadap Perda Nagari, agar dapat mengakomodasi hukum adat yang hidup secara konstitusional sekaligus memenuhi prinsip dan struktur hukum positif nasional.