PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN JKT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Abstract

DHEVA DWI SEPTIANI, NIM 2130203014 Judul Skripsi: “Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN. JKT Oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Dan Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2024. Penelitian ini mengkaji problematika pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan keengganan KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN dan mengetahui mengenai sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Jenis penelitian yang digunakan adalan kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UU No. 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara,UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti literatur seperti jurnal ilmiah bereputasi/terindeksinta, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dilatarbelakangi oleh berbagai faktor termasuk alasan kelembagaan, normatif, dan politis. Dari sisi kelembagaan, KPU mengalami kebingungan terkait potensi tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. KPU juga cenderung bersikap sebagai lembaga otonom yang tidak tunduk pada putusan pengadilan yang bertentangan dengan interpretasi internalnya. Selain itu, kelemahan sistem eksekusi putusan PTUN yang masih bersifat deklaratif memberikan celah bagi KPU untuk menghindar dari kewajiban hukum. Akibatnya, tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga etika kelembagaan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan KPU dapat dikenai sanksi administratif, etik, dan yuridis, serta evaluasi oleh Ombudsman karena mengandung unsur maladministrasi. Secara moral dan politik, ketidakpatuhan ini mencederai prinsip negara hukum dan supremasi hukum, serta mengancam legitimasi demokrasi elektoral.