Diskriminasi Hak Warga Negara terhadap Persyaratan Pencalonan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Indonesia

Abstract

HARIS FADHIL, NIM 2130203034 Judul Skripsi: “Diskriminasi Hak Warga Negara terhadap Persyaratan Pencalonan ASN di Kementerian Indonesia”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Adanya persyaratan tinggi badan minimal untuk calon ASN, bagi laki-laki 163 dan perempuan 158, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan prinsip keadilan serta kebijakan yang berbasis maslahah dalam Islam, yang menjamin hak setiap warga negara atas kesempatan kerja. Serta bagaimana peran negara dalam pemenuhan hak warga negara dan implikasi persyaratan tinggi badan dalam pencalonan ASN di Kemenkumham. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer meliputi UUD 1945 pasal 27 dan 28 (D), UU HAM, Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN, keputusan Menpan RB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Surat Edaran Kemenkumham Nomor SEK-KP. 02.01-323 tentang Pengadaan CPNS kemenkumham Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, dan bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, website maupun penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Data yang telah peneliti kumpulkan untuk ditarik kesimpulan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemenuhan hak warga negara terhadap pencalonan ASN di Kemenkumham terdapat beberapa aspek administratif yang berpotensi mendiskriminasi atau terdapat pembedaan perlakuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya terkait dengan syarat tinggi badan minimal. Ketentuan yang mewajibkan pelamar pria memiliki tinggi badan minimal 163 cm dan wanita 158 cm dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan 28D. Persyaratan tinggi badan dalam pencalonan ASN memberikan implikasi diskriminatif, terutama bagi perempuan dan individu yang tidak memenuhi standar fisik, meskipun mereka memiliki kompetensi yang memadai. Hak warga negara dalam persyaratan pencalonan ASN di Kemenkumham dalam pandangan fiqih siyasah dusturiyah yaitu pemimpin dalam membuat aturan dalam rangka pemenhan hak warga negara haruslah mengedepakan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kesetaraan (al-musawah).