Studi terhadap kebijakan pejabat walikota Pariaman oleh aparatur sipil negara dari perspektif Undang undang Aparatur sipil negara dan siyasah dusturiyah

Abstract

ABSRAK Tasya Utami Mardi, NIM. 2130203090, Judul Skripsi “Studi Penolakan Kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman oleh Aparatur Sipil Negara dari Perspektif Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Siyasah Dusturiyah”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini yang dilatarbelakangi oleh adanya penolakan kebijakan oleh ASN melalui surat keberatan resmi kepada DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi tersebut menimbulkan kontroversi dan menimbulkan tudingan dugaan tindakan makar oleh pihak pemerintah. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk penolakan ASN terhadap kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman? (2) Apakah penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan tindakan makar? (3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penolakan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan tersebut secara hukum dan etika, serta menelusuri batasan konstitusional yang mengatur ekspresi keberatan ASN terhadap atasan atau kebijakan daerah. Selain itu, penelitian ini juga meninjau bagaimana konsep siyasah dusturiyah menempatkan peran ASN dalam menjaga keadilan dan stabilitas pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, berita media terpercaya, serta literatur keislaman yang membahas siyasah dusturiyah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menafsirkan data hukum dan pandangan Islam berdasarkan teori kewenangan, netralitas ASN, serta etika dalam pemerintahan. Penelitian ini menempatkan ASN sebagai elemen penting dalam menjaga jalannya pemerintahan yang berlandaskan hukum dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penolakan yang dilakukan ASN tidak termasuk dalam kategori makar, karena tidak dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, melainkan sebagai bentuk keberatan administratif yang sah secara hukum. Surat penolakan yang disampaikan melalui jalur resmi menunjukkan bahwa ASN masih berada dalam koridor prosedural. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tindakan ASN tersebut dinilai sebagai amar ma’ruf nahi munkar, yakni upaya untuk mencegah ketidakadilan dan menjaga kemaslahatan umat, selama dilakukan dengan cara yang santun dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, ASN memiliki ruang hukum dan moral untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak melanggar prinsip netralitas dan loyalitas terhadap negara.