Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman)

Abstract

Nola Apola, NIM 1930203051 (2025). Judul Skripsi: “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Irman Gusman)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu (studi kasus irman gusman). Dengan rumusan masalah. Bagaimana tinjauan yuridis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024 dan Bagaimana dampak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap kestabilitas anggaran KPU dan keadilan bagi calon anggota DPD Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yang menggunakan sumber data sekunder yang memakai bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Sumatera Barat, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU, dan bahan hukum sekunder meliputi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 dan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT. Teknik analisis data menggunakan tipologi kualitatif dengan cara menganalisa hasil dari penulusuran dari bahan kepustakaan untuk kemudian dideskripsikan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dengan memberikan putusan yang tidak hanya menegakkan hak politik individu, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan pemilu. Putusan ini membawa dampak signifikan, yaitu pertama, terhadap kestabilitas anggaran KPU karena mengharuskan pelaksanaan PSU yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 350 miliar dan kedua, terhadap keadilan pemilu bagi para calon anggota DPD lainnya karena pemungutan suara harus diulang tanpa masa kampanye ulang. Dari perspektif fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah, kasus ini juga menyentuh prinsip keadilan (al-‘adl), perlindungan hak-hak rakyat, serta peran Ahlul Halli wal Aqdi dalam memastikan legitimasi kepemimpinan.