Efektivitas Pengawasan Pemerintah Kabupaten solok selatan terhadap kegiatan pertambangan emas di solok selatan

Abstract

FEBRIZA WAHYUNI, NIM 2130203029 Judul Skripsi “Efektivitas Pengawasan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas di Solok Selatan” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2025. Skripsi ini Membahas Efektivitas Pengawasan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal (PETI) yang marak terjadi di beberapa kecamatan seperti Sangir Batanghari, Sangir Jujuan, dan Koto Parik Gadang Diateh. Aktivitas PETI menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, konflik sosial, hingga lemahnya penegakan hukum, termasuk dugaan keterlibatan aparat. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan alternatif ekonomi yang mendorong warga menjadi buruh tambang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kepolisian Resor Solok Selatan, dan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Selain itu, dilakukan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kewenangan, teori pengawasan administrasi negara, teori good governance, teori implementasi kebijakan publik, serta teori negara hukum dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh pemerintah kabupaten masih belum efektif. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, akses geografis yang sulit, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Pengawasan bersifat insidental dan belum menyentuh aktor utama, hanya pelaku lapangan. Sosialisasi hukum kepada masyarakat juga belum merata. Selain itu, kewenangan teknis pengawasan tambang sebagian besar telah dialihkan ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga ruang gerak pemerintah kabupaten menjadi terbatas.