kewenangan wali nagari dalam demokrasi lokal studi kasus nagari batu bulek kecamatan lintau buo utara

Abstract

Mesy Maidarnis, NIM. 2030203050, Judul Skripsi: “Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal (Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara)” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk kewenangan wali nagari dalam melaksanakan kehidupan demokrasi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan wali nagari dalam mewujudkan demokrasi lokal di nagari batu bulek, kecamatan lintau buo utara.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan Wali Nagari dalam melaksanakan kehidupan demokrasi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Wali Nagari dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi lokal di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Wali Nagari, perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan masyarakat setempat. Sumber data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen ,peraturan perundang-undangan,buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan. “Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara”. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Wali Nagari di Nagari Batu Bulek telah dilaksanakan sesuai aturan perundang- ii undangan, namun belum maksimal dalam menerapkan prinsip demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat masih rendah, musyawarah sering bersifat formalitas, dan pengawasan dari lembaga adat belum optimal. Dominasi elite lokal serta lemahnya transparansi turut menjadi hambatan. Meski nilai-nilai adat tetap dijaga, pelibatan masyarakat belum menyeluruh. Diperlukan sinergi antara pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat.