Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara

Abstract

FANIA TRESIA AMANDA, NIM 2130203024 Judul Skripsi: “Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2024. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hak prerogatif presiden dalam menentukan jumlah kementerian setelah perubahan pasal 15 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta apakah perubahan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip hukum, khususnya teori perundang undangan dan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif, dan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustaakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan deskripsikan secara komprehensif. sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, website maupun penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 secara prosedural memang telah memenuhi tahapan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan hingga pengesahan. Namun, secara substansial, khususnya pada perubahan Pasal 15 yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan asas-asas dalam teori perundang-undangan, seperti asas kepastian hukum. Kedua, Perubahan ini mempertegas dominasi kekuasaan eksekutif dan menunjukkan bentuk perluasan wewenang prerogatif. Namun, perlu dicatat bahwa penguatan prerogatif presiden ini tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hipertrofi birokrasi, pemborosan anggaran negara, dan penyimpangan dari prinsip efisiensi serta akuntabilitas.