Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada pltmh di nagari lubuk

Abstract

Ilmi Araski, NIM. 2130202038. Judul sripsi : “perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada PLTMH di nagari lubuk Jantan”. Prodi hukum tata negara (siyasah) univertas islam negeri mahmud Yunus batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengkaji lebih lanjut tentang hak-hak yang harus didapat kan oleh penduduk di Nagari lubuk Jantan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH di nagari lubuk Jantan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat kualitataf yaitu penelitian yang menghasilkan urayan deskriptif atas hasil wawancara dengan pemerintahan wali nagari, badan perwakilan rakyat nagari (bprn) nagari lubuk Jantan , Masyarakat nagari lubuk Jantan dan data data lainnya yang dari objek yang di teliti. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan PLTMH harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif penduduk. Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak-hak penduduk terkait dengan tanah, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial terlindungi secara memadai. Namun, tantangan dalam hal komunikasi, transparansi, dan akses terhadap keadilan hukum masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak penduduk di Nagari Lubuk Jantan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terjamin melalui berbagai mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi sepanjang proses pembangunan. Kepastian hukum ini mencakup penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip yang mengutamakan partisipasi penduduk, pemberian kompensasi yang adil, pengawasan yang ketat, dan penyelesaian sengketa secara adil. Berikut adalah beberapa aspek utama yang memberikan kepastian hukum tersebut: Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas. Pemerintah Nagari Lubuk Jantan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan hukum bagi penduduknya terkait dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Upayaupaya tersebut mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.