RESTORATIVE JUSTICE: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR

Abstract

Belvin Ikola, Nim 2030203100, judul skripsi “RESTORATIVE JUSTICE: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRLES TANAH DATAR”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif sebagai dasar kewenangan sekaligus ruang bagi anggota Kepolisian di unit satuan reserse kriminal (satreskrim) untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice sebagai bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia dan asas equality before the law. Namun, pada praktiknya upaya restorative justice ini tidak selalu berhasil, termasuk di Polres Tanah Datar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bentuk diskresi restorative justice di Polres Tanah Datar dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk diskresi restorative justice di Polres Tanah Datar serta kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan restorative juctice. Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang juga disebut sebagai field research dengan sumber data primer, Kepala Unit dan Bintara Satreskrim Polres Tanah Datar serta data sekunder berasal dari Al-Qur’an, Peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama diskresi restorative justice di Polres Tanah Datar berupa tindakan yang bertujuan demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban negara dan penegakan hukum, berdasarkan petimbangan keadilan dan kebermanfaatan yang secara prinsip sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengambil keputusan atau bertindak menurut fiqh siyasah tanfidziyah. Diskresi ini diterapkan sebagai penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan khususnya pada kasus tindak pidana ringan yang hanya diatur secara garis besar dalam undang-undang serta peraturan lainya sebagai pedoman restoratif justice. Mekasime utama yang digunakan dalam proses ini adalah pendekatan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta pelibatan tokoh masyarakat dan pihak eksternal seperti BAPAS, PEKSOS, P2TP2A khusus perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua, kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan restorative justice didasarkan kepada aturan-aturan yang relevan sebagai bentuk perwujudan aspek kepastian hukum. Kebijakan ini meliputi pelatihan kepada personel kepolisian dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan restorative justice, kerja sama dengan tokoh masyarakat, pemerintahan nagari, tokoh adat dan pihak eksternal seperti BAPAS, PEKSOS, P2TP2A dalam perkara khusus anak serta melakukan pengawasan dan analisa bulanan guna mengevaluasi pelaksanaan restorative justice. Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang menghambat, sehingga restorative justice belum berhasil secara keseluruhan.