Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia

Abstract

Auliyatur Rahmah, NIM 2030203012 (2020), Judul Skripsi; “Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengkaji tentang perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman indonesia. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana dinamika hukum dari sisi regulasi perundang-undangan yang mengatur di Indonesia dan pandangan siyasah dusturiyah Terhadap korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia. Jenis penelitian yang Penulis gunakan ialah menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang ditelliti, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik yang bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi: Al-Qur’an, Hadist yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi (PDP), UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dan Bahan Hukum Sekunder yang meliputi: buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, sesuai asas lex specialis derogate legi generalis maka korban kasus kekerasan seksual tetap mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diatur oleh pasal 69 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS yaitu perlindungan atas kerahasiaan identitas. Dan untuk penayangan film dengan tema kekerasan seksual tetap dilarang sesuai dengan pasal 6 huruf b UU Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman yaitu film dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi. Kedua, Dalam fiqh siyasah dusturiyah bahwa hal-hal yang berpotensi kezaliman dibentuk sebuah lembaga negara yaitu sultah tasyri’iyah yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam salah satunya seperti larangan penyebaran data pribadi yang dipublis dalam karya seni perfilman dikarenakan menjaga kehormatan atau hifdzul 'irdh yang merupakan salah satu maqashid syariah dalam Islam yang bertujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia sekalipun keluarga dari korban pemilik data pribadi menyetujui jika pemrosesan data pribadi diperbolehkan untuk digunakan dalam penayangan sebuah film dengan tujuan untuk kebaikan. Tetapi, menjaga marwah dari seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal tetap menjadi kemaslahatan yang harus didahulukan.