ANALISIS TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS ALAM

Abstract

Dinda permata sari, NIM 2130203019. Judul Skripsi : “Analisis Terhadap Fungsi Pengawasan Minyak Bersubsidi Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Alam”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2024. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengkaji lebih lanjut mengenai pengawasan minyak bersubsidi menurut UU No. 22 Tahun 2001 berputar pada upaya mencegah penyalahgunaan subsidi, memastikan alokasi yang tepat sasaran, serta menghindari penyimpangan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan subsidi dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumusan masalah meliputi Bagaimana upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan subsidi minyak oleh pihak yang tidak berhak (misalnya oleh industri atau pengecer yang tidak terdaftar) dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah Dusturiah terhadap Peraturan Perundang Undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Das Alam dalam mengelola, mengangkut, menyimpan, berniagakan BBM yang di jual tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau normatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisis berbagai bahan pustaka, seperti buku atau literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai bahan bakar minyak dan gas alam. Adapun hasil penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pengecer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, belum mencapai hasil yang optimal. Sosialisasi mengenai peraturan tersebut masih kurang efektif, sebab pengawasan pemerintah hanya menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tidak mencakup aktivitas pengecer di tingkat masyarakat. Selain itu, tidak ada lembaga atau pihak khusus yang bertugas mengawasi penjualan BBM secara eceran. Berdasarkan kaidah fiqh siyasah yang bunyinya “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain” dalam kaidah ini dapat di tarik kesimpulan bahwasanya dilarang untuk menjual bbm secara enceran tampa megutamakan kesalamatan.