Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Tabungan Pemerintahan Rakyat”

Abstract

CINDY PRIMA NANDA, NIM. 2030203015. Judul Skripsi “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Tabungan Pemerintahan Rakyat” Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024. Pada tangal 20 Mei 2024 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Namun peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Permasalahan dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu adanya kewajiban untuk menabung dengan potongan sebesar 3% dari upah atau gaji para pekerja. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan penerapan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah tehadap pengaturan penerapan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan. Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu bahan hukum primer dan sekunder, jurnal ilmiah, internet, artikel yang memuat data permasalahan tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ditinjau dari asas pemebentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan. Di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Asas dapat dilaksanakan menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, yuiridis. Filososfis yaitu peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Sosiologis yaitu pembentukan peraturan yang dibuat berdasarkan kondisi atau kenyataan hidup dalam masyarakat. Yuridis yaitu peraturan yang dibuat dapat mengatasi permasalahan hukum dan menjamin kepastian hukum. Menurut siyasah dusturiyah undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari sumber syariat islam. Membentuk sebuah peraturan perundangan-undangan harus mempertimbangakan kondisi dan situasi sosial dalam masyarakat dan tidak memberatkan mereka.