PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Abstract

LIZA RAHAYU. NIM 15 301 5000 31. Judul Skripsi: Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar). Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan apa faktor-faktor penyebab tidak berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan faktor-faktor penyebab tidak berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Wali Nagari, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Perangkat di Kantor Wali Nagari dan Wali Jorong (Unsur Masyarakat) Nagari Simawang dan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah. Sumber data sekunder yaitu dari beberapa buku, dokumen Nagari, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, beberapa fungsi yang dijalankan oleh BPRN yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari tidak berjalan secara efektif, dikarenakan adanya salah satu fungsi yang tidak terjalankan yaitu fungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari sendiri. Faktor-faktor penyebab tidak berjalannya Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu, Kurangnya keterbukaan Pemerintah Nagari dengan BPRN Simawang, Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BPRN dengan anggotanya, Masih rendahnya Sumber Daya Manusia di Nagari Simawang dan Sarana dan Prasana yang kurang memadai, dan Belum sepenuhnya penerapan PERDA Kabupaten Tanah Datar Pasal 34 Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari ditengah masyarakat Nagari Simawang.