TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Abstract

FITRI YANTI . NIM 15 301 5000 18. Judul Skripsi:Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan wilayatul hisbah dan bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan wilayatul hisbah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan wilayatul hisbah dan tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dengan wilayatul hisbah. Penelitian iniadalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Terhadap data yang terkumpul dilakukan content analisis (analisis isi). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, dalam perbandingan tugas dan wewenang Satpol PP dengan wilayatul hisbah terdapat persamaan tugas yaitu sama-sama bertugas dalam mengatur ketertiban umum dan ketentraman, melakukan tindakan preventif terhadap prilaku-prilaku menyimpang, melakukan pengawasan terhadap hukum dan persamaan wewenang yaitu sama-sama menindaklanjuti perbuatan warga masyarakat yang melanggar hukum atau syariat Islam. Kemudian terdapat perbedaan tugas yaitu Satpol PP dalam menegakan Perda dan Perkada berpedoman kepada Undang-Undang sedangkan wilayatul hisbah berpedoman kepada hukum dan syariat Islam, Satpol PP terfokus kepada pengawasan yang bersifat umum sedangkan wilayatul hisbah terfokus kepada pengawasan terhadap agama dan hukum syariat dan perbedaan wewenang yaitu penindaklanjutan atas pelanggaran masyarakat oleh Satpol PP terfokus kepada pelanggaran Perda ataupun Perkada sedangkan wilayatul hisbah terfokus kepada pelanggaran hukum atau syariat Islam. Adapun menurut tinjauan Hukum Tata Negara Islam tidak dikenal istilah Satpol PP tapi dilihat dari tugas yang dilakukan wilayatul hisbah, Satpol PP bisa disamakan atau masuk dalam bahagian dari wilayatul hisbah. Dilihat dari wewenang dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan amar ma‟ruf nahi munkar.