KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Abstract

NELVA SAPITRI NIM 15301500040. Judul Skripsi: KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa dan Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Aspek Penamaan, Kepengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menurut Hukum Positif dan Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research dan library research dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota BPD dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer.Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunkan metode triangulasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ditinjau dari aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa tidak sesuai dengan hukum positif, karena hukum positif mengatur Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, sedangkan aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat juga tidak sesuai dengan hukum positif, karena dalam hukum positif apabila terjadi perubahan pada suatu peraturan maka dicantumkan frasa perubahan sehingga berbunyi Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Aspek kepengurusan BUM Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas paling sedikit 3 orang dengan jumlah ganjil yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Sementara dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Dengan demikian badan pengawas dengan ketentuan jumlah ganjil tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa. Dalam aspek pembubaran BUM Desa, meskipun terdapat dijudul Permen Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa namun tidak ada kepastian hukum didalamnya manakala tidak ada satu bab pun yang mengatur pembubaran BUM Desa. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan lagi karena terdapat asas lex specialis derogate lex generalis yaitu peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum dan lex posterior derogatelex priori yaitu peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, sehingga Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 mengenyampingkan dan mencabut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan eksistensi kedua peraturan ini dalam fikih siyasah dusturiyah diperbolehkan sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dengan adanya peraturan ini terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan menunjang perekonomian masyarakat desa.