PROMBLEMATIKA PERATURAN PENGUNGSI : STUDI TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI

Abstract

ABSTRAK A.RIFKI RAMADHAN, NIM. 1930203001. Judul “Skripsi Problematika Peraturan Pengungsi : Studi Terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja faktor-faktor, yang mempengaruhi, aspek-aspek dan Bagaimana mekanisme penanganan pengungsi dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri serta peneliti melihat dari arah perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Problematika faktor-faktor, yang mempengaruhi, aspek-aspek dan bagaimana mekanisme penanganan pengungsi dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi di Indonesia serta peneliti melihat dari arah perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam menjawab tujuan penelitian menggunakan Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (library research) menggunakan tipologi kualitatif dengan sumber data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar, selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Faktor-faktor yang mempenagruhi Perpres. Belum bekerja secara Produktif, mulai dari Faktor hukum (Hak asaasi manusia), faktor masyarakat, faktor budaya. faktor Konvensi 1951 dan faktor UNHCR yang mengakibatkan Perpres tidak berlaku secara Produktif. Masih adanya hal yang tidak diatur hingga masyarakat enggan menerima pengungsi di wilayah mereka berakibat pada sulitnya para penegak hukum untuk leluasa mengimplementasikan Perpres. Dan aspek-aspek penanganan pengungsi Perpres adanya beberapa aspek yang tidak berjalan dengan efektif, seperti penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian seperti batasan waktu pengungsi untuk tinggal di Indonesia dan tidak dapat hidup layak untuk memperoleh pekerjaan pantas. Tidak tersedianya pelayanan pendidikan, kesehatan, begitu juga kehidupan mereka tidak sejahtera. Serta dalam Mekanisme penanganan pengungsi Perpres. Tidak berjalan dengan efektif terutama di sektor kelembagaan dan ketatalaksanaan serta infrastruktur Sehingga terkesan Perpres hanya sekedar memperlihatkan keesistensian Indonesia dalam penanganan pengungsi, tetapi tidak didukung dengan keseragaman fungsi instansi-instansi yang terkait dengan di dukung oleh kepastian hukum dari peraturan-peraturan yang berlaku tentang Penanganan pengungsi di Indonesia. Penanganan Pengungsi dalam fiqih siyasah dusturiyah sudah sesuai dalam Peraturan Presiden. Tetapi di dalam pelaksanaanya belum mencakup semua aspek kehidupan secara umum kurang dalam segi penanganan, ekonomi, tempat penampungan maupun dalam penyerahan tugas dari satgas ke UNHCR dan lain sebagainya.