REFLEKSI DISHARMONISASI RUMAH TANGGA DALAM FILM LAYANGAN PUTUS DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Abstract

Nadia Riski Dwi Putri, NIM 2130201052 judul Skripsi Refleksi Disharmonisasi Rumah Tangga Dalam Film Layangan Putus dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dalam scene Film Layangan Putus menurut Hukum Keluarga di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan scene-scene yang menunjukan upaya mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga dalam Film Layangan Putus dan mengetahui relevansi hukum keluarga di Indonesia terhadap upaya yang mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga dalam scene Film Layangan Putus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan kategori yuridis normatif yang menggunakan metode analisis isi (content Analysis). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu keseluruhan teks atau narasi pada Film Layangan Putus, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi film yaitu mengamati dan menonton film secara berulang-ulang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Film Layangan Putus merepresentasikan scene-scene yang menunjukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dalam film tersebut. Bentuk upaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan konfrontasi, memberikan kesempatan untuk jujur, menjaga kondisi emosional anak, mencari dukungan emosional, permintaan maaf dan Introspeksi serta melakukan negosiasi untuk berpoligami. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan rumah tangga yang ditampilkan dalam film tersebut tidak memiliki keterkaitan atau tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Film ini tidak hanya menjadi cerminan realitas sosial, tetapi juga dapat dijadikan media refleksi hukum untuk memahami pentingnya keadilan, komunikasi, dan kesetaraan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kata Kunci: Disharmonisasi, Film Layangan Putus, Hukum Keluarga di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan