REFLEKSI HUKUM ADAT DI LUHAK NAN TUO: STUDI NARASI KAFA’AH DALAM FILM TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK

Abstract

ABSTRAK Ulfa Diana, NIM: 2130201081 dengan Judul Skrispi “REFLEKSI HUKUM ADAT DI LUHAK NAN TUO: STUDI NARASI KAFA’AH DALAM FILM TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK” Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah memuat sebuah representasi fenomena sosial, yaitu adanya standar Kafa’ah pernikahan berdasarkan status kesukuan. Fenomena ini merupakan sebuah refleksi dari realitas dan mesti diungkap berdasarkan perspektif hukum Islam. Hal tersebut dapat menjadi sebuah cerminan kritik sosial dan dapat juga sebagai acuan. Adapun yang ingin dikaji adalah refleksi standar Kafa’ah dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk” dengan realitas sosial, yaitu latar ril terjadinya film tersebut (Luhak Nan Tuo). Kemudian direlevansikan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif yang berbasis data kepustakaan (library reseach). Data dari penelitian ini adalah narasi-narasi yang menunjukkan adanya standar Kafa’ah dalam sumber data, yaitu film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk”. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, serta baca dan catat. Adapun metode analisis dilakukan dengan teknik analisis ini dengan merujuk pada teori-teori dalam fikih munakahat. Kemudian, dijamin keabsahan datanya melalui triangulasi Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar Kafa’ah dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk” terefleksi di Luhak Nan Tuo pada tahun 1930-an. Di antaranya ialah berdasarkan ketampanan, kekayaan, akhlak, dan status sosial berdasarkan kesukuan. Adapun pada realitas sekarang, hal demikian sudah jarang ditemukan karena perkembangan kultur dan kognitif masyarakat. Adapun relevansinya dengan syarak, pada aspek ketampanan, kekayaan, dan akhlak masih relevan. Sedangkan standar Kafa’ah berdasarkan status sosial tidak cukup relevan karena menimbulkan implikasi sosial yang tidak seimbang karena memuat unsur fanatisme kesukuan, bahkan bisa merujuk pada diskriminasi SARA. Kemudian dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum dan kontribusi Ilmiah dalam pengembangan wacana Kafa’ah di era kontemporer yang masih dogmatis dengan wacana-wacana konfensional yang berasal dari adat yang bersifat fanatic.