STATUS TANAMAN DI ATAS TANAH WAKAF DI JORONG PULAU ANJOLAI KECAMATAN IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA

Abstract

ABSTRAK Nurul Ghina Huria, NIM. 2130202046, Judul Skripsi: ”Status Hasil Tanaman Di Atas Tanah Wakaf Di Jorong Pulau Anjolai Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan pokok dalam penelitian ini membahas tentang bentuk pelaksanaan ikrar wakaf serta bentuk sengketa wakaf yang terjadi di Jorong Pulau Anjolai Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status tanaman yang berada di atas tanah wakaf dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum atas tanah wakaf di Jorong Pulau Anjolai Kecamatan Ix Koto Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan(field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ppaiw, Ahli Waris, Nazhir dan Tokoh Masyarakat, sedangkan sumber data sekunder adalah buku, jurnal, karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data adalah observasi dan wawancara. Sedangkan Teknik Analisis Data menggunakan tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi dalam penelitian ini teknik penjaminan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Berdasarkan hasil kesimpulan atau hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa sudah dilaksanakan, bahwa pelaksanaan ikrar wakaf di Jorong Pulau Anjolai, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, yang ternyata belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan dan tidak didokumentasikan secara resmi sebagai tanah wakaf. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan hukum dan administratif karena tanpa pencatatan yang sah, status tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kedua, yang menjadi masalah antara Nazhir (pengelola wakaf) dan ahli waris adalah batas-batas tanah wakaf yang menyebabkan kesalahpahaman mengenai status kepemilikan tanaman yang tumbuh di atas tanah wakaf tersebut. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa yang diwakafkan oleh wakif (pihak yang mewakafkan) hanyalah mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan Masjid, sedangkan area pekarangan lainnya tidak termasuk dalam tanah wakaf. Oleh karena itu, tanaman yang sebelumnya sudah ada di lahan tersebut tetap menjadi milik ahli waris, bukan bagian dari wakaf. Untuk mengatasi sengketa yang terjadi antara Nazhir dan ahli waris, penelitian ini melakukan penyelesaian melalui konsep tabayyun, yaitu prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya klarifikasi, verifikasi, dan pencarian kebenaran sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, tabayyun diterapkan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami batasan wakaf secara jelas dan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Selain itu, pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga menjadi solusi agar status tanah memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga dapat menghindari perselisihan di masa depan.