Penyelesaian Kasus Ingkar Janji dalam Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Nagari Malampah Barat Kabupaten Pasaman

Abstract

SRI WAHYUNI, NIM 2130202065 Judul Skripsi: “Penyelesaian Kasus Ingkar Janji Dalam Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terjadinya penundaan pembayaran upah dalam praktik upah mengupah (ijarah) panen jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan upah mengupah panen jagung, Implikasi terhadap penundaan upah mengupah panen jagung, dan bentuk penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Untuk mendapatkan data-data penelitian tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko, didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari pemilik lahan kebun jagung dan pekerja atau pemanen jagung, dan sumber sekunder terdiri dari masyarakat setempat dan wali nagari, alim ulama, niniak mamak. Proses penggalian informasi dilakukan secara mendalam melalui wawancara tidak terstruktur. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menyusun pola-pola temuan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Keabsahan informasi diperkuat dengan membandingkan data dari berbagai narasumber sebagai bentuk verifikasi silang melalui pendekatan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber terkait penyelesaian sengketa upah mengupah di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan upah dalam praktik ijarah panen jagung di Kampung Taruko disebabkan oleh penggunaan dana hasil panen untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tindakan ini melanggar prinsip akad ijarah, karena upah wajib dibayar setelah pekerjaan selesai, dan termasuk bentuk ingkar janji (ta‟khir al-wafa‟) yang dilarang dalam fikih muamalah. Dampaknya mencakup keretakan hubungan kerja, hilangnya kepercayaan, serta kesulitan ekonomi bagi pemanen. Dalam pandangan hukum Islam, hal ini termasuk perbuatan zalim karena menahan hak pekerja tanpa alasan yang sah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang dimediasi niniak mamak, mencerminkan penyelesaian non-litigasi berbasis adat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam hukum positif dan konsep shulhu dalam Islam. Dengan demikian, integrasi antara nilai adat, syariat Islam, dan sistem hukum formal menjadi solusi efektif dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial di Kampung Taruko.