Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 ( Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B)

Abstract

Yori Rahmatul Akbar, NIM: 2130203097, Judul Skripsi ”Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangakar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum dan Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi optimalisasi layanan posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Anggota Pos Bantuan Hukum dan Klien Bantuan Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu, redukasi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjaminan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwasanya Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 . Akan tetapi dalam mengimplementasikannya ada hambatan yang menjadikan tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan belum tercapai dengan hasil yang diinginkan yaitu terdapat dalam pasal 3 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. hambatan Posbakum dalam melayani masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat sehingga posbakum harus memberikan informasi yang lebih detail tentang Posbakum.