URGENSI PERATURAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA : STUDI TELAAH TERHADAP EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstract

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan muatan materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang perlu ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah. Penelitian ini mengkaji kebutuhan mendesak pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait disiplin ASN yang saat ini masih diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan utama terletak pada belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang selaras dengan ketentuan dan semangat pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga berisiko menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakharmonisan antara aturan dan praktik pelaksanaannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka (Library Research). Data diperoleh melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian pada teori negara hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori peraturan pemerintah, serta fiqh siyasah dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara lahir untuk memperkuat sistem merit, menyetarakan hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendorong integrasi tata kelola ASN nasional. Secara yuridis, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerbitan Peraturan Pemerintah pelaksana maksimal enam bulan setelah pengundangan, namun ketentuan ini belum sepenuhnya terpenuhi. Secara sosiologis, pembaruan Peraturan Pemerintah diperlukan untuk menjawab dinamika birokrasi modern dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Eksistensi Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 dinilai belum sepenuhnya relevan, sehingga diperlukan percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah baru yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas reformasi birokrasi.