Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Abstract

Novela Afrilia, NIM 2130403065. Judul Skripsi : “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya yang dimiliki pemerintah nagari masih rendah dan tidak adanya akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan nagari dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilaksanakan dengan mengkaji lima indikator pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan Permendagri yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya pengelolaan keuangan nagari di Nagari Siguntur telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Terutama pada tahap pelaksanaan yang mana sudah sesuai dengan prosedur administrasi dan tata kelola yang transparan serta akuntabel, tahap penatausahaan juga sudah sesuai ketentuan yang mana dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan aplikasi Siskeudes dan pencatatan yang lengkap serta pelaporan dilakukan tepat waktu dengan verifikasi dan persetujuan sesuai aturan, dan tahap pelaporan juga memenuhi prinsip transparansi dengan laporan pelaksanaan APB Nagari disampaikan secara rutin kepada Bupati melalui Camat. Namun, pada tahap perencanaan masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu terkait waktu penyepakatan rancangan peraturan nagari dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat, bukan oleh Bupati. Selain itu, pada tahap pertanggungjawaban juga belum sepenuhnya sesuai, karena penyebarluasan informasi kepada masyarakat belum menggunakan media publik yang mudah diakses.