Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Memutasi Aparatur Sipil Negara Studi Kasus Mutasi Kepala Sekolah di kabupaten Solok

Abstract

WAHYU INDRIANDA, NIM 2130203095 Judul Skripsi “ Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Memutasi Aparatur Sipil Negara Studi Kasus Mutasi Kepala Sekolah Dikabupaten Solok ”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mutasi kepala sekolah yang dilakukan oleh kepala daerah dikabupaten Solok dan tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap kewenangan kepala daerah dalam memutasi kepala sekolaqh di kabupaten Solok. Jenis penelitian yang peneliti pakai ialah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan typology kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisa ketentuan hukum yang berlaku serta realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadan sebenarnya dengan menemukan fakta-fakta dari data-data yang di perlukan,untuk mendapatkan data terhadap permasalahan kewenangan kepala daerah memutasi kepala sekolah di kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutasian Aparatur Sipil Negara terkhusus kepala sekolah di kabupaten solok belum secara optimal sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Pemutasian yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap kepala sekolah di kabupaten solok banyak terjadi atas dasar kedekatan secara emosional dan ada kepentingan politik. Kepala daerah melakukan mutasi atas dasar usulan dari tim suksesnya waktu pilkada berlangsung, karna ada permasalahan pribadi antara timsukses dan korban pemutasian tersebut sehingga tim sukses memberikan usulan itu memutasi kepala sekolah atau ASN yang bersangkutan karna di anggap sebagai lawan politik. Dalam beberapa tahun terakhir ini pemutasian yang dilakukan susah mulai membaik dan sudah mulai berdasarkan regulasi yang berlaku, karena sudah melalui system pemutasian online berupa aplikasi baik bagi Dinas pendidikan maupun oleh BKPSDM yang langsung di awasi oleh BKN. Pemutasian yang dilakukan oleh kepala daerah (Amir) terhadap kepala sekolah di kabupaten solok berdasarkan siyasah dusturiyyah di perbolehkan dengan mengutamakan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran islam dan prinsip keadilan. Praktik mutasi di Kabupaten Solok, terutama sebelum penggunaan aplikasi, menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsipprinsip tersebut, di mana mutasi sering didasarkan pada kepentingan politik dan preferensi pribadi. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Meskipun sistem aplikasi telah memperbaiki aspek kepatuhan terhadap regulasi, namun aspek keadilan substantif dan transparansi dalam hal komunikasi alasan mutasi masih perlu ditingkatkan.