Sengketa Hak Guna Bangunan Di Sumatera Barat (Studi Kasus Bangunan Dan Usaha Masyarakat Di Sempadan Sungai Kawasan Lembah Anai)

Abstract

Ravika Wulandari M, NIM. 2130203070. Judul “Sengketa Hak Guna Bangunan Di Sumatera Barat (Studi Kasus Bangunan Dan Usaha Masyarakat Di Sempadan Sungai Kawasan Lembah Anai)”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis hukum terhadap sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) yang terjadi di Sumatera Barat dan kawasan sempadan sungai Lembah Anai, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan aktivitas usaha masyarakat yang berdiri di atas tanah sempadan sungai, dengan fokus pada bangunan usaha masyarakat seperti warung, rest area, kafe, dan pemandian air yang berdiri tanpa sertifikat HGB dan izin lokasi yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang bersifat Kualitatif, yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk menangani kasus sengketa HGB di Sumatera Barat yang kebanyakan berupa sengketa HGB wanprestasi dan bangunan illegal di sempadan sungai kawasan lembah anai tanpa sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh BPN dan tanpa legitimasi hukum, dan terjadi konflik internal oleh pihak masyarakat hukum adat akibat kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat. Konflik antara HGB dan tata ruang zonasi sempadan sungai banyak bangunan seperti warung, restoran, rest area, pemandian, dan bahkan masjid yang berdiri di tegakkan di sempadan sungai tanpa izin resmi, melanggar peraturan seperti Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2022. Sengketa diselesaikan melalui beberapa jalur seperti litigasi formal (Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung), namun prosesnya dianggap panjang dan implementasi putusannya sering belum efektif di lapangan, mediasi melalui hukum adat atau musyawarah lokal, menjadi jalur penyelesaian alternatif yang lebih cepat, tapi sering tidak memiliki kekuatan hukum formal, dan penindakan administratif, termasuk pemasangan plang peringatan dan rekomendasi pembongkaran mandiri oleh pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Sumbar pada Juni 2024 sebagai respons pascabanjir bandang yang terjadi pada Mei 2024. Kasus pembangunan ilegal di sempadan sungai ini meningkatkan resiko bencana ekologis seperti banjir bandang, terutama mengingat kejadian pada 11 Mei 2024 yang menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa dan ketidakjelasan status legal HGB menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat usaha lokal, seringkali menimbulkan konflik sosial-ekonomi atas penggunaan lahan tanpa perlindungan hukum yang kuat.