IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PINJAMAN PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA (BUMNAGMA) BANAGA

Abstract

Dian Oktania Fitri, NIM 2130202013, Judul: “Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembayaran Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Banaga” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa prosedur penyelesaian wanprestasi dan bagaimana efektifitas penyelesaiannya pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian wanprestasi dan efektifitas penyelesaian wanprestasi pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Direktur Bumnagma, ketua kelompok, dan nasabah, sedangkan sumber data sekunder adalah Wali Nagari dan Wali Jorong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan melakukan perangkuman, menyusun data, dan penarikan kesimpulan penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yaitu metode triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian wanprestasi di Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Banaga meliputi sistem tanggung renteng, denda, teguran lisan, rapat dengan perangkat nagari, surat peringatan, dan penggunaan uang kas. Efektivitas penyelesaian terbagi menjadi dua kategori: dalam tahun berjalan dan di luar tahun berjalan. Penyelesaian di luar tahun berjalan sudah dikategorikan efektif, karena tidak ada lagi anggota yang melakukan wanprestasi. Sebaliknya, penyelesaian dalam tahun berjalan belum efektif akibat kendala seperti ketidakstabilan ekonomi dan keberatan terhadap denda. Hal ini menciptakan kesenjangan antara prosedur dan implementasi di lapangan. Analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan berfokus pada penyelesaian non-litigasi, sesuai dengan prinsip al-sulh (perdamaian).