Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)

Abstract

Genta M. Iqbal, NIM 1830202022, dengan judul Skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dilakukan, serta apakah sistem pembagian hasil usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan komanditer CV. Anugrah Vulkanisir Di Nagari Rambatan dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi yuridis empiris yang bersumber KUH Perdata dan Perma nomor 2/ 2008 tentang KHES serta buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan perusahaan komanditer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik modal dan pengelola usaha, serta dokumentasi terhadap sistem operasional dan pembagian hasil usaha di CV. Anugrah Vulkanisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan meninjau praktik yang ada berdasarkan teori fiqh muamalah dan hukum perdata Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik modal dan pengelola pada CV. Anugrah Vulkanisir dilakukan secara lisan dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan metode profit sharing, yaitu pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Namun, praktik pembagian dilakukan dalam bentuk nominal tetap, bukan berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal, sebagaimana diatur dalam akad mudharabah dalam fiqh muamalah. Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis menjadi salah satu kelemahan dari segi hukum positif. Dengan demikian, meskipun praktik usaha ini mengandung semangat kerja sama dan nilai-nilai syariah, tetap diperlukan pembenahan dari sisi legal formal dan kesesuaian akad agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan hukum yang berlaku.