NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Abstract

ABSTRAK Nola Puspita, NIM. 2130203059. Judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut UU NO. 20 Tahun 2023 Persfektif Siyasah Dusturiyah”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah tuntutan atas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut UU NO. 20 Tahun 2023 Persfektif Siyasah Dusturiyah. Dengan rumusan masalahnya: (1) Bagaimana bentuk dan realitas pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023?,dan (2) Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada? Tujuan pembahasan ini untuk mengkaji secara normatif ketentuan hukum mengenai netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, serta menelaah netralitas ASN dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat meliputi Bagaimana bentuk dan realitas pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar sesuai ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap netralitas ASN dalam kontestasi politik, khususnya Pilkada. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen relevan lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menelaah data berdasarkan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan Netralitas ASN secara normatif, ASN di Kabupaten Tanah Datar wajib menjaga netralitas berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 2 huruf f UU No. 20 Tahun 2023 yang menegaskan ASN dilarang berpihak kepada calon kepala daerah atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Juga dikuatkan oleh peraturan teknis seperti Peraturan BKN, Surat Edaran Menpan-RB, dan rekomendasi Bawaslu. Namun dalam realitasnya, pelaksanaan netralitas ASN di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi ditemukan potensi pelanggaran, seperti keterlibatan ASN bahwa ASN seharusnya, tidak mengikuti kampanye, tidak menyatakan dukungan di media sosial, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Netralitas ASN dari perspektif Siyasah Dusturiyah, ASN wajib menjaga amanah jabatan dan tidak menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mendukung calon pemimpin tertentu karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan maslahat (al-maslahah). Sesuai firman Allah : QS. An-Nisa ayat 58, dan hadis Rasulullah pertanggungjawaban seorang pemimpin (HR.Bukhari dan Muslim).