Harmonisasii Kebijakan dalam Penyelesaian Permohonan isbat Poligami

Abstract

Dilla Fauzianti Putri, NIM 2130201024. Judul “Harmonisasi Kebijakan Dalam Permohonan Isbat Poligami”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kebijakan dalam penyelesaian permohonan isbat poligami. Persoalan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peluang isbat poligami dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, serta (2) bagaimana bentuk keselarasan regulasi mengenai izin poligami dalam konteks isbat poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pedekatan yuridis-normatif degan menelaah peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait isbat poligami. Teknik penjamin keabsaan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang isbat poligami dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama masih dapat terbuka secara terbatas dalam konteks tertentu yang mendesak dan beritikad baik, selama memenuhi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan hukum.