keabsahan Memperjualbelikan Kelapa Yang terjatuh di lahan orang dalam perpekstif hukum ekonomi syariah ( studi kasus di nagari sumpur kecamatan batipuh selatan kabupaten tanah datar)

Abstract

Ega Dita Pratiwi Nim 2130202015 yang berjudul “ Keabsahan Memperjualbelikan Kelapa Yang Terjatuh Di Lahan Orang dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah( Studi Kasus Di Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri( UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik lahan atau pemilik pohon serta bagaimana hukum jual beli terhadap kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik kelapa dalam hukum ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status kepemilikan kelapa yang terjatuh di lahan orang tanpa izin dari pemilik, dan menjelaskan hukum jual beli kelapa yang terjatuh di lahan tanpa izin dari pemiliknya di Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah pihak mengambil dan diperjualbelikan, pemilik lahan atau pemilik pohon, pembeli kelapa, serta warga masyarakat salah satu masyarakat di Desa Sumpur. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya mengenai uji keabsahan data peneliti mengacu pada triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan Teknik yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama status kepemilikan kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik lahan atau pemilik pohon tergolong tidak tidak sag secara hukum Syariah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat kepemilikan yang sah dan ketiadaan kerelaan (ridha) dari pemilik. Tindakan tersebut dalam kategori ghasab dan menyebabkab transaksi yang dilakukan menjadi batal. Kedua hukum jual beli terhadap kelapa yang terjatuh tanpa izin dari pemilik kelapa dalam hukum ekonomi syariah bahwa transaksi jual beli hanya dapat dianggap sah apabila objek jual beli benar-benar dimiliki secara sah oleh penjual sesuai prinsip keadilan, kepemilikan, dan kejelasan akad dalam hukum ekonomi Syariah.