Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 pada Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Abstract

ABSTRAK Nadia Viola Putri, NIM 2130403060, Judul Skripsi : “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari Rambatan Berdasarkan Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 serta Kendala yang Dihadapi Nagari Rambatan Dalam Mengelola Keuangan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dan mengetahui kendala yang dihadapi Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis lima indikator pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Nagari Rambatan secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan di masa mendatang. Penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan di Nagari Rambatan dengan fokus pada lima aspek utama yaitu, perencanaan dilakukan melalui musyawarah partisipatif (musrenbang) dengan rencana strategis RPJM dan RKP sebagai acuan utama. Pelaksanaan kegiatan pemabnagunan didukung partisipasi masyarakat dan di atur sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penetausahaan keuangan dikelola secara sistematis menggunakan sistem keuangan biasa (siskeudes), meski ada kendala pada pelaporan. Pelaporan laporan realisasi APBNagari disampaikan secara berkala kepada Bupati/Wali Kota untuk memastikan Akuntabilitas. Pertanggungjawaban laporan berkala disusun sesuai aturan untuk meningkatkan Transparansi dan melibatkan masyarakat. Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Nagari, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018