POLITIK HUKUM SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Abstract

ABSTRAK Viona Ramadhan. Nim 1830203085. Judul Politik Hukum Sistem Presidential Threshold Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sekurang-kurang nya 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suarah sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya dan pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (liblary research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif akan menelah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (law in book) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in) Hasil dari Skripsi ini sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 adalah bahwa Partai Politik harus mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional agar bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden yang patokan nya adalah merujuk pada hasil pemilihan Legislatif periode sebelumnya. Dan setelah keluarnya Hasil dari putusan MK dalam perkara nomor 62/PUU-XII/2024 telah menghapus Presidenthial Treshold 20%. Jadi setiap partai politik mulai dari partai kecil sampai partai besar bisa mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kajian fiqh siyasah dusturiyah konsep Presidential Treshold disamakan dengan Khalifa merupakan orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syari’ah.