Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)

Abstract

Aulia Alvitri, Nim 2130202006, Judul Skripsi “Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendah di pindah tangankan dan alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak dipindah tangankan dan alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Menurut Fikih Muamalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, sumber data primer penulis mewawancai ketua (Kerapatan Adat Nagari) KAN, 1 orang Niniak Mamak, 1 orang Cadiak Pandai, 1 orang Ibundo Kanduang, kemenakan yang mempunyai tanah, Mamak Penghulu dari yang mempunyai tanah, dan 1 orang masyarakat serta semua pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, selanjutnya mengenai uji keabsahan data peneliti mengacu pada trianggulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Penelitian ini mengkaji status kepemilikan tanah pusaka tinggi yang dicegah oleh mamak kepala suku dari upaya pemindahan hak oleh pemiliknya. Tanah pusaka tinggi tersebut merupakan milik bersama yang memiliki fungsi adat, termasuk sebagai pandam perkuburan, di mana terdapat makam para mamak terdahulu. Dalam hukum adat, tanah pusaka tinggi tidak dapat dijual atau digadaikan karena merupakan simbol keberadaan kaum. Berdasarkan teori hukum ekonomi syariah, tanah ini termasuk kategori milk naqish (kepemilikan tidak sempurna), di mana hak sepenuhnya berada pada komunitas, sementara individu hanya memiliki hak pemanfaatan. Meskipun ibu H beralasan terdesak kebutuhan ekonomi dan ingin menggadaikan tanah karena jaraknya yang jauh dan sulit dimanfaatkan, alasan ini tidak dapat diterima secara hukum adat karena hak atas tanah bersama harus mendapat persetujuan kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan Menggadaikan tanah pusaka tinggi kepada mamak kepala suku adalah cara untuk menjaga hak milik bersama dan mempertahankan fungsi adat dan simbolik tanah tersebut dalam masyarakat. Berdasarkan Fikih muamalah terhadap alasan pelepasan tanah ulayat tesebut karena prilaku mamak yang mencegah menjual atau menggadaikan karena itu milik bersama maka sesuai dengan hukum islam karena itu terdapatnya pandam perkuburan DT terdahulu, masih ada nya tanah lain yang mana tanah pusaka rendahnya yang akan digadaikan, dan juga terdapatnya ketidak sepakatan kaum dan karena harta pusaka tinggi itu adalah tanah wakaf dalam minangkabau.