HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN: STUDI HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstract

Widya Sintya Chandra, NIM 2030203088. Judul skripsi :” Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Studi Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak pilih ODGJ dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi ODGJ dalam mempengaruhi aksesibiltas dan partisipasinya dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi mengenai hak pilih ODGJ dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang dilakukan pada studi kepustakaan (Library Research), dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Untuk mengetahui harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hak pilih ODGJ dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ketahui, peraturan perundang-undangan mengenai hak pilih ODGJ dalam pemilu tidak harmonisasi seperti pada Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU penyandang disabilitas ODGJ memiliki hak untuk memilih didalam pemilu yang tertuang dalam pasal 13 tentang Hak Politik. Namun pada Peraturan KPU No 7 Tahun 2022, pasal yang mengatur mengenai hak pilih ODGJ tersebut dihapuskan sehingga terjadinya kekosongan dan ketidak jelasan hukum terhadap hak pilihODGJ. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih orang dengan gangguan jiwa mengalami ketidak harmonisan.