DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : STUDI TERHADAP REGULASI YANG MENGATUR WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PEMILIHAN WALI NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR

Abstract

Muhammad Dirwan, NIM. 1930203041. Judul Skripsi : “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan : Studi Terhadap Regulasi Yang Mengatur Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Pemilihan Wali Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah disharmonisasi peraturan perundang-undangan secara hirarki antara Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan uraian deskriptif atas hasil wawancara dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar serta data-data lainnya dari objek yang diteliti. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan, yakni Bupati Tanah Datar, Kabag hukum pemda Kabupaten Tanah Datar, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar dan Kabag hukum DPRD Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil penelitian, urutan proses rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari ini telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun dalam muatan perda tersebut tidak menjadikan perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari sebagai dasar yuridis dan tentu tidak sesuai dengan asas asas lex superior derogate legi inferiori. dasar yuridis perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari kepada pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kedua Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Desa dan ketiga Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak satupun terlihat wewenang KAN sebagai pelaksana pemilihan Wali Nagari sebagaimana yang terdapat dalam perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menetapkan KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Penyelenggaraan Lembaga Nagari dan berwenang sebagai pelaksana pemilihan Wali Nagari. Namun, perda Kabupaten Tanah Datar tersebut menjadikan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai pelaksana pemilihan Wali Nagari dan membuat fungsi ganda yaitu sebagai pelaksana pemilihan Wali Nagari sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari tentu ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu adanya check and balance. Berdasarkan hal tersebut diatas maka benar terjadi disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Selanjutnya dari segi tinjauan Fiqih Siyasah Syar’iyyah telah terwujud prinsip dalam menetapkan suatu hukum yaitu tidak bertentangan dan sesuai dengan syari’at Islam, persamaan di depan hukum (al-musawah) dan prinsip kemashlahatan serta tidak mudhorat (jalb al-masalih wa daf „al-mafasid).