Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Di Pasaman Barat ( Evaluasi Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Abstract

ABSTRAK Sela Aulia Putri, NIM: 2030203075. Judul Skripsi: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Di Pasaman Barat (Evaluasi Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)”. Program Satrata satu (S1) Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini adalah “Berfokus Pada Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Dan Apakah Pendekatan Ini Telah Berhasil Dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan Di Pasaman Barat.” Tujuan pembahasan ini untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Sengketa Lahan Di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk Menjelaskan Evaluasi Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Di Pemerintahan Pasaman Barat Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Lahan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (fild research), Yuridis Empiris penelitian yang menghendaki adanya kegiatan langsung kelapangan untuk menemukan jawaban yang tepat sesuai permasalah yang terjadi. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui Observasi (Pengamatan ) Langsung Ke Pasaman Barat, Wawancara Semi Terstruktur dan Studi Dokumen. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Publik sangat dibutuhkan untuk menyelesaiakan segala bentuk sengketa di pemerintahannya Bagian Kesatu Asas Penyelenggaraan menjelaskan lebih mendalam mengenai peranan pemerintah dalam penyelesaian segala permaslahan di dalam kawasan otonimi Undang No. 23 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 58, 59,60 dan 61. Evaluasi penerapan otonimi Undang No. 23 Tahun 2014 berupa langkah-langkah spesifik yang dapat diambil oleh pemerintah dalam melakukan fasilitasi mediasi Pemilihan Mediator yang Netral dan Berkompeten, Penyelenggaraan Mediasi yang Efektif, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Kata kunci : Implementasi, Peran dan Evaluasi