Kelembagaan Adat Dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar

Abstract

Rindi Ramadhani. NIM 2030307008, Judul Skripsi: “Kelembagaan Adat dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar”. Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Uinversitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok problematika dalam riset ini adalah membahas peran dan kotribusi serta tantangan dan hambatan kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran dan kontribusi kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Tanah Datar serta menjabarkan tantangan dan hambatan yang ditemui oleh lembaga adat dalam mewujudkan demokrasi lokal di Tanah Datar Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah wawancara melalui metode purposive sampling dan dokumentasi melalui tulisan berupa artikel jurnal, skripsi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu, data tersebut diolah dengan cara deskriptif dan kemudian melakukan klasifikasi terhadap masalah untuk menghasilkan temuan yang ilmiah dan memadai. Selanjutnya hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat yang dalam hal ini dipresentasikan oleh LKAAM Tanah Datar beserta KAN Cubadak dan KAN Sumaniak turut berjuang menjalankan peran dan kontribusi dalam menguatkan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Secara sekilas, terdapat 4 (empat) aspek dari demokrasi lokal, yaitu: Musyawarah, adanya ruang mediasi sebagai resolusi konflik, kemudian terjaminnya hak pendidikan budaya, dan terdapatnya kekuasaan yang pro demokrasi dan kesejahteraan sosial. Ketiga lembaga tersebut menjalankan perannya sesuai ciri-ciri dari demokrasi lokal. Misalnya LKAMM Tanah Datar mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti dalam rapat bulanan. Kemudian adanya ruang mediasi dan resolusi konflik yang dalam hal ini seperti penanganan konlik lokal maupun antar daerah yang diantu oleh LKAAM Tanah Datar. Serupa halnya dengan KAN yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah misalnya dalam rapat bulanan dan lain sebagainya. Sementara itu, kelembagaan adat seperti LKAAM Tanah Datar maupun KAN Cubadak dan Sumaniak juga menemukan tantangan dan hambatan dalam misi menguatkan demokrasi lokal. Beberapa contoh dari hal tersebut yaitu: Lemahnya kualitas SDM pengurus, lalu adanya konflik internal dalam lembaga, kurangnya transparansi terhadap anggaran dan lain sebagainya. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan adat juga perlu penguatan untuk melancarkan misinya dalam menguatkan demokrasi lokal. Untuk itu, perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kelembagaan tersebut menjadi hal yang mesti dipenuhi.