ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TERHADAP PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Abstract

ABSTRAK RANDA IRAWAN SAPUTRA, NIM. 1830203063 Judul Skripsi “ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TERHADAP PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” Skripsi Jurusan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis dampak kebijakan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Fiqh Siyasah” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu menganalisis dampak kebijakan Peraturan Menteri Perhubungangan Nomor 118 Tahun 2018 terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus yang mengatur tentang Transportasi taksi online sudah beberapakali dilakukan perubahan tapi masih saja merugikan angkutan konvesional (angkutan umum), adanya kelonggaran untuk angkutan transportasi online dari segi Izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin utama konflik yang terjadi di antara transportasi konvensional dan transportasi online, sehingga membuat transportasi online ini dianggap memonopoli tarif transportasi. kedua menurut fiqh siyasah bahwa kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah, karena adanya ketidak kesetaraan yang di timbulkan oleh peraturan terhadap angkutan konvesional (angkutan umum) sehingga memicu persaingan tidak sehat di bidang transportasi.