PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK PENINGKATAN FUNGSI BPRN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN NAGARI

Abstract

Mulki Fadli. NIM 14 208 017.Judul Skripsi “Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyusunan Peraturan Nagari”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa dilihat dari lamanya BPRN berdiri sangat minimnya Peraturan Nagari yang dilahirkan. Untuk itu, apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari dan upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk peningkatan pengetahuan BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk peningkatan pengetahuan BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu, Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Sekretariat DPRD Tanah Datar, Ketua BPRN, Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekunder digolongkan kedalam bahan hukum primer yaitu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Penelitian ini mengunakan teknik wawancara semi-terstruktur.Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Penjamin keabsahan data penulis menggunkan metode triangulasi data. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam menyusun Peraturan Nagari adalah tidak adanya waktu bagi Wali Nagari dan BPRN dalam menysusun Peraturan Nagari dikarenakan kesibukannya masing-masing, tidak memahami prosedur membuat Peraturan Nagari, tidak sejalannya pemikiran antara Wali Nagari dan BPRN, dan kurangnya kemauan Pemerintah Nagari dan BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan pengetahuan BPRN membentuk Peraturan Nagari adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas PMDPPKB dan Sekretariat DPRD memberikan seminar/workshop, pelatihan-pelatihan, dan pengarahan kepada BPRN dan Wali Nagari sehubungan dengan tata cara/prosedur Penyusunan Peraturan Nagari. Di samping itu, terdapat juga kegiatan seminar-seminar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BPRN dan Wali Nagari.