TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PARIANGAN TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PARIANGAN

Abstract

Melly Yulia Fitri NIM 15301500035. Judul Skripsi:TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PARIANGAN Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pariangan yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Pariangan. Perbup tersebut mengharuskasn Pelaksanaan Musrenbang harus dilaksanakan skala prioritas namun terjadinya adalah berdasarkan asas kesamarataan,dan ini sebagai bentuk kesenjangan antara das sollen dan das sein dari penelitian ini Di samping itu juga dalam Hukum Tata Negara Islam ada asas untuk berlaku taat kepada pemimpin serta untuk bermusyawarah dalam menetapkan segala sesuatu. Begitu juga dalam penetapan Musrenbang Adapun urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 tahun 2015 serta menganalisis akibat hukum terhadap pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan Perbup. Untuk menjawab objek kajian penelitian menggunakan penelitian siosologis empiris yaitu mengidenfikasi dan mengkonsepsikan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Pariangan. Adapun hasil penelitian perfektif Hukum Tata Negara Islam terhadap Perbup Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan Di Kecamatan Pariangan adalah relevan karena dalam pelaksanaan Musrenbang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Musyawarah yaitu dalam perencanaan pembangunaan dilakukan dengan mufakat.Hanya saja kedepannya dalam pelaksanaan Musrenbang harus lebih patuh dan taat pada aturan yaitu dengan skla prioritas. Selanjutnya akibat hukum atas berdasarkan skala prioritas sebagaimana diatur dalam Perbup Tanah Datar Nomor 50 tahun 2015 tidak berimplikasi terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan karena Musrenbang tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama, Setelah dilakukan peyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan scoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas.