KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Abstract

CINTIA AULIA ROZA, NIM 1630203011. Judul Skripsi : Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Prespektif Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kenapa lembaga-lembaga di luar struktur peradilan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, bagaimana kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sistem peradilan di Indonesia dan tinjauan konsep hukum tata negara Islam terhadap kedudukan badan penyelesaian sengketa konsumen. Dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum tata negara terhadap Islam terhadap kedudukan badan penyelesaian sengketa konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang berada di luar stuktur peradilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, untuk menjelaskan argumen kedudukan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam sistem peradilan di Indonesia , dan untuk mengetahui pandangan hukum tata negara Islam terhadap kedudukan badan penyelesaian sengketa konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Teori yang dipakai adalah teori kekuasaan, teori kewenangan, teori trias politica dan teori sulthah al-qadha’iyyah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada lembaga di luar struktur peradilan dalam menyelesaikan sengketa dipengaruhi oleh globalisasi yang menyebabkan sebagian urusan kehidupan tidak dapat lagi diselesaikan oleh sebuah lembaga yang bersifat general tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Kedudukan badan penyelesain sengketa konsumen dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki kekuasaan sebagaimana karakteristik kekuasaan dari kuasi yudisial lembaga ini berfungsi sebagai lembaga yang dapat menjalankan fungsi kehakiman dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ketentuan ini di atur dalam pasal 38 Undang-undang 48 Tahun 2009. Dalam Islam BPSK memiliki kedudukan yang sama dengan al-sulh yang menawarkan konsep perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, BPSK menggunakan jalur mediasi, Keuntungan penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi ini adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi, sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki,serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masingmasing.