ADDIN : PENGARUH KONFIGURASI POLITIK PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM

Abstract

Konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Pada periode 1945-1959, konfigurasi politik yang ditunjukkan di era ini adalah konfigurasi politik demokratis. Kehidupan politik ditandai sebagai demokrasi liberal. Konfigurasi ini muncul bahwa politik memainkan peran yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan melalui negara hukum (parlemen). Dalam era demokrasi terpimpin (1959-1966), konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi otoriter. Partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak memiliki peran politik yang signifikan dalam periode ini. Secara umum, produk hukum yang dihasilkan di era ini adalah hukum konservatif. Pada periode 1966 - 1993, awal Orde Baru adalah demokrasi. Namun, Orde Baru ini akhirnya membentuk konfigurasi otoriter. Eksekutif sangat dominan, press atau media dikontrol, legislatif ditandai sebagai lembaga yang lemah karena telah ditanamkan di tangan eksekutif melalui Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan adalah karakter konservatif. Di era reformasi, hukum yang langsung diubah, terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan (hukum konstitusi). Berbagai undang-undang produk politik Orde Baru langsung diubah dengan membongkar pada asumsi-asumsi serta hilangnya kekerasan politik.