ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

Abstract

AFRIDA CANIA. NIM 14 208 002. Judul Skripsi: Analisis Yuridis Penggunaan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman). Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2018. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana praktek penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman) dilihat dari aspek yuridis. Tujuan pembahasan ini adalah Untuk menjelaskan prosedur perencanaan penggunaan Dana Nagari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Pandangan Fiqh Siyasah dan menjelaskan pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian yuridis empiris normatif, penulis menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kecamatan Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sumber data sekunder serta dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Penggunaan Dana Nagari tahun anggaran 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan yang didanai Dana Nagari tahun anggaran 2017 dilakukan berdasarkan usulan masyarakat dalam Musyawarah Korong dan diputuskan oleh masyarakat dalam Musyawarah Nagari.