Penerapan Sanksi antara Peran Dewan Pengawas Syariah dan Kebijakan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Solok Terkait Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran(Fatwa DSN NO.17/DSN-MUI/IX/2000)

Abstract

Darmita Astari, Nim. 13 202 034,DenganJudulSkripsi: “Penerapan Sanksi antara Peran Dewan Pengawas Syariah dan Kebijakan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Solok Terkait Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran(Fatwa DSN NO.17/DSN-MUI/IX/2000)”.Jurusan PerbankanSyariahFakultasEkonomidanBisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)BatusangkarTahunAkademik2018M/ 1439H. Permasalahan yang dibahasdalamskripsiiniadalahbagaimanaPenerapan Sanksi, dan Peran Dewan Pengawas Syariah Serta Kebijakan yang dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran”PadaPT. Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBarakah Nawaitul Ikhlas Solok.TujuandaripenelitianadalahuntukmenjelaskanbagaimanaPenerapan Sanksi, dan Peran Dewan Pengawas Syariah serta Kebijakan yang dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran”PadaPT. Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBarakah Nawaitul Ikhlas Solok. Metodepenelitianinimenggunakanmetodedeskriptifkualitatifdenganstudikomparatif yang menjelaskantentang Penerapan Sanksi, dan Peran Dewan Pengawas Syariah serta Kebijakan yang dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran”PadaPT. Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBarakah Nawaitul Ikhlas Solok.Adapunmanfaatdaripenelitianiniadalahdapatdigunakansebagaiwujudpengembanganilmuekonomiislamkhususnyadalambidangperbankansyariah, sertasebagaisalahsatusyaratuntukmencapaigelarSarjanaEkonomi ( S.E ) padaJurusanPerbankanSyariahFakultasEkonomidanBisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Batusangkar. Berdasarkanhasilpenelitian yang penulislakukanpada, PT. Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBarakah Nawaitul Ikhlas Solok,makadapatdisimpulkanbahwa Penerapan Sanksi, dan Peran Dewan Pengawas Syariah serta Kebijakan yang dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran”PadaPT. Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBarakah Nawaitul Ikhlas Solok”yaitu, bahwa kedua belah pihak antara DPS dan Pihak Manajemen BPRS bersepakat dalam permasalahan ini dengan mengeluarkan kebijakan yang dimusyawarahkan sesuai dengan kondisi lapangan nasabah. Sedangkan hasil kebijakan tersebut dalam bentuk dispensasi terhadap nasabah. Adapun dasar pertimbangan DPS dan pihak Manajemen BPRS dalam memberikan dispensasi bwerdasarkan dua pertimbangan yaitu, dengan melihat beberapa aspek tentang batas kemampuan nasabah mampu dan tentang batas kemampuan nasabah lebih cenderung disandarkkan pada keadaan ekonomi nasabah yang tidak hanya dilihat dari nominal pendapatan nasabah saja, melainkan juga fakator yang terjadi dan di alami dalam kehidupan nasabah.